Artikel42

Kamis, 10 Agustus 2017 - Oleh admin_acehjaya

Hukum Acara Peradilan Adat (Part2)

Penulis : Drs. Tgk. H. Anwar Ibrahim 

 

2. Bidang Pidana

Bila terjadi sengketa bidang pidana, maka tatacara prosesi pengurusan (semacam hukum acara pidana adat)setiap perbuatan pelanggaran pidana yang dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, harus sangat segera/ secepat mungkin ditangani oleh Keuchik. Proses dan prosedural pengurusannya adalah sbb:

a. Memberi pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan :

1.    melindungi si pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan/ dikonsinyir. Lembaga adat Gampong tidak mengenal rumah tahanan/ penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara dirumah keluarga atau rumah Keuchik, atau untuk sementara waktu meninggalkan Gampong, pergi ketempat lain yang aman. Masyarakat adat tidak mengenal rumah tahanan/ penjara/ lembaga pemasyarakatan. Namun bila sengketanya agak ringan, misalnya hanya pertengkaran, atau pidana ringan lainnya, maka cukup dengan internir dirumah saja

2.    mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga yang dirugikan

3.    perangkat Gampong pro aktif, menghubungi berbagai pihak

4.    siapapun yang melihat/ mengetahui peristiwa itu terjadi, tertangkap tangan, dapat segera melapurkan/ mengadu kepada Keuchik untuk segera mengambil langka-langkah pengamanan dan penyelesaian Selanjutnya pengaduan dapat terjadi atas pelapuran langsung para pihak atau oleh salah satu pihak kepada Keuchik( tidak terikat prosedural waktu dan tempat ), tergantung bagaimana kondisi berat ringannya pelanggaran mereka masing-masing. Situasi lapuran demikian, dimaksudkan untuk segera dapat diambil tindakan preventip ( supaya tidak cepat meluas/ berkembang korban ). Misalnya perkelahian, pembunuhan, perzinaan, pencurian dan lain-lain

b. Keuchik bersama perangkat Gampong, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan berbagai cara pendekatan, diluar persidangan musyawarah formal. Keuchik harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan “damai“. Keuchik atau Ureung Tuha lainnya, seperti Tuha Peut atau tokoh lain bersama Keuchik, terus mengusut, menyelidiki dan menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bkti kebenaran pada pihak-pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut

c. Disamping itu orang-orang tua (keluarga para pihak) harus/ terus berupaya membuat suasana kondisioning masing-masing pihak, melalui penyadaran segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa

d. Membuka sidang musyawarah di Meunasah. Bila upaya-upaya pendinginan telah berhasil baik dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak “ ureung-ureung tuha “ dibawa ke sidang musyawarah di Meunasah (bila warga se Gampong) atau ke Mesjid (bila sengketa itu melibatkan warga antar Gampong yang berlainan)

e. Prosesi persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan masing-masing pihak secara formal dalam persidangan dihadapan perangkat Gampong (badan yang berwenang menyelesaikan sengketa). Tingkat musyawarah itu dilakukan berdasarkan data-data/ bukti yang telah diinventasir dalam penjajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat.

f.  Keputusan sidang musyawarah. Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran, arahan dan saran-saran ureung tuha/ perangkat adat yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Keputusan yang dibuat harus diterima oleh para pihak, berlandaskan asas-asas damai/ mengembalikan keseimbangan

g. Eksekusi/ menjalankan keputusan oleh Keuchik dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama

Pada umunya masalah kepidanaan bahkan masalah keperdataan, sebelum sidang musyawarah resmi di Meunasah, biasanya diluar itu telah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan cara demikian akan mudah memperoleh keterangan dari para pihak. Biasanya masalah-masalah rahasia sukar diungkapkan di depan umum ( dalam musyawarah ). Bila oleh para petugas/ penyidik perangkat Gampong merasa sudah cukup bukti melalui proses komunikasi para pihak dan telah   menemukan titik terang untuk penyelesaian sengketa, maka sejak saat itulah biasanya masalah sengketa itu dibawa ke sidang musyawarah lengkap di Meunasah untuk mendapatkan penetapan putusan konkrit.

Setiap putusan hukum adat/ vonis yang dijalankan selalu diupayakan untuk tidak menimbulkan gejolak baru. Karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan yang dikembangkan oleh fungsi Meunasah untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, antara lain berlandaskan pada asas-asas normatif sebagai berikut ;

 —- Yang lemah dibimbing,  yang pincang dipapah,  yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan,  yang lupa diingatkan, yang menangis didiamkan, yang bertengkar diredakan, yang keliru diingatkan    (Badruzzaman, 2002 : 94-95)

—– Hukum yang diterapkan adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Adat Istiadat bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, di hormati, di muliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat (Qanun, No.3 Th 2004, pasal 1 angka 12 dan 13)

Bila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetaapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah dihadapan umum. Pada umumnya semua keputusan musyawarah itu dapat diterima oleh para pihak. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama). Eksekusi itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebankan sesuatu pada para pihak atau pada satu pihak tergantung keputusan        (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).

Untuk lebih memahami tentang prosesi keacaraan/ hukum acara peradilan adat, yang berlaku dalam praktek kebiasaan sehari-hari dalam pendekatan dengan para pihak, selalu dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang berwibawa, disegani/ dihormati dan dikerjakan dengan penuh kekeluargaan dan kepercayaan(konfidiensi dan akuntabelitas tinggi). Rekaman prosesi itu dapat diperhatikan dalam uraian berikut:

a. Rapat Persiapan dan Pengamanan para pihak

 Keuchik, setelah menerima laporan, langsung berkoordinasi dengan perangkat adat terkait (Imeum Meunasah dan anggota Tuha Peut Gampong), untuk dimusyawarahkan (Rapat Terbatas). Dalam rapat ini, diambil langkah-langkah persiapan dan tindakan preventif untuk mencegah melebarnya masalah sengketa. Salah satu langkah awal, adalah mengadakan pendekatan kepada para pihak, agar sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian di Gampong dan biasanya kewibawaan fungsionais adat dapat melunakkan para pihak untuk bersedia diselesaikan secara adat.

Dalam hal sengketa berisiko terjadinya kekerasan antar para pihak, Keuchik langsung melakukan tindakan preventif, mendatangi para pihak dan kalau perlu mengamankan salah satu pihak (di rumah Keuchik) dan biasanya pihak lain tidak mengganggu lagi. (Rapat Koordinasi, MAA dengan penegak hukum: 2004). Biasanya yang bersifat pidana perlu dibangun koordinasi antara fungsionaris adat dengan kepolisian

b. Pemeriksaan duduk perkara

Kegiatan ini dilakukan, pemanggilan kedua belah pihak untuk diminta keterangan tentang sengketa yang terjadi. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan secara terpisah, kecuali dalam perkembangan sudah memungkinkan dihadirkan kedua pihak secara bersamaan(biasanya pada pemeriksaan lanjutan dan kedua belah pihak dalam sikap lunak).

 Bentuk persidangan pemeriksaan para pihak, tidak harus formal dengan menghadirkan para pihak seperti sidang pengadilan. Para pihak kadang-kadang dipanggil menghadap fungsionaris adat, namun yang lebih efektif fungsionaris adat datang menemui para pihak (lebih santai berdiskusi mengusut masalah). Pengambilan Keputusan harus dalam rapat resmi Perangkat Adat dan biasanya keputusan itu diterima dengan baik oleh para pihak

Untuk kelengkapan keterangan tentang duduk perkara, dapat dimintakan informasi pada saksi-saksi yang mengetahui dan memeriksa alat bukti, serta dapat   melakukan pemeriksaan di lapangan (TKP). Teknis pengumpulan informasi sengketa tidak harus formal, boleh dengan mengedepankan pendekatan dari hati ke hati.  Dengan cara ini, dapat menggali/ terungkap berbagai informasi dari para pihak, karena peradilan adat bukanlah  pengadilan  formalitas seperti persidangan Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian perkara adat, berlaku di Gampong untuk masa dua bulan dan pada tingkat Mukim selama satu bulan. Kalau sesudah tingkat Mukim juga tidak dapat diterima, maka para pihak dapat meneruskan perkaranya kepada kepolisian atau pengadilan yang terkait.

 

c. Sidang persiapan dan Pengambilan Keputusan

Bila hasil penyelidikan keterangannya dipandang cukup, maka dilakukan sidang awal pengambilan keputusan, Persidangan ini terbatas, hanya dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peuet dan Tengku Meunasah dan lembaga adat yang terkait, bertempat di Meunasah atau tempat lain yang disepakati.  Sesudah menemukan punca masalah atau sebab musabab dari perkara tersebut, para fungsionaris Gampong berembuk tentang penerapan adat(hukumnya), altenatif sanksi atau pembebanan kewajiban kepada para pihak. Tujuan keputusan adalah untuk mengembalikan keseimbangan (equilibrium) masyarakat dalam kondisi semula yang rukun damai (inti perasaan keadilan masyarakat)

·             Bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan dalam masyarakat, berupa: Penggantian kerugian materil/ non materil, membayar uang adat dan membebankan biaya upacara kenduri selamatan. Kalau besar sengketa , biasanya dengan pemotongan hewan (lembu/ kambing) dan melaksanakan prosedur inti yaitu permintaan maaf di Meunasah oleh pihak pelanggar kepada korban, karena tercemar nama baik di lingkungan masyarakat desa dan keuarganya. Biasanya, keputusan yang diumumkan dalam rapat pengambilan keputusan, setelah lebih dahulu diterima oleh para pihak melalui tahapan lobi akhir yang dilakukan oleh fungsionaris dengan sikap arif dan penuh wibawa.

·        Sikap arif melahirkan alternative penyelesaian yang ideal, adil, sehingga dapat diterima para pihak dan masyarakat.serta dipatuhi oleh masyarakat lingkungannya. Biasanya isi keputusan final, diberikan tenggang waktu kepada para pihak untuk berpikir, sebelum menerima atau menolak keputusan penyelesaian. Rangkaian akhir penyelesaian sengketa berupa pengambilan keputusan diadakan dalam suatu sidang/ rapat adat dihaddiri oleh kedua pihak dan terbuka untuk umum bertempat di Meunasah / tempat lain di Gampong.

Sidang ini begitu penting, sehingga pengaturan ruang sidang demikian rupa dengan para pihak dan masyarakat Gampong. Keucik, duduk di bagian tengah, diapit sebelah kanan Iemum Meunasah dan sebelah kiri duduk anggota Tuha Peuet. Pihak bersengketa dan anggota  keluarganya masing-masing duduk di bagian tengah Meunasah, menghadap kearah Keucik. Warga masyarakat yang hadir menyaksikan dibelakang para pihak  bersengketa.

Keputusan perdamaian, ditanyakan kepada kedua pihak,  apakah menerima atau tidak melalui ikrar dalam forum rapat pengambilan keputusan. Bila para pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terikat untuk mematuhi dan melaksanakan. Kalau tidak diterima, maka penyelesaian sengketa akan diajukan untuk diselesaikan pada tingkat Mukim

Keputusan dibacakan secara terbuka di Meunasah, untuk diketahui masyarakat setempat, sebagai legitimasi formal, sehingga kekuatan mengikat bagi para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Putusan Damai harus segera dilaksanakan untuk dtanda tangani para pihak dalam sidang musyawarah pelaksanaan Keputusan. Penanda tanganan para pihak, harus jelas identitas dan materi-materi keputusan, sesuai dengan persetujuan damai yang dicapai. Biasanya, keputusan yang dibacakan itu sudah final(telah disetujui para pihak). Dalam prosesi pelaksanaan (eksekusi) keputusan, di depan umum (Meunasah), dilakukan kegiatan-kegiatan sbb:

1.    Pembukaan   rapat dan penjelasan duduk perkara dan penyelesaian secara adat oleh Keuchik/ Imeum Mukim

2.    Penanda tanganan Naskah Persetujuan Damai oleh para pihak dan saksi-saksi (kemudian diserahkan kepada para pihak), tembusan kepada Polisi dan MAA

3.    Dilanjutkan dengan bersalaman damai( pumat jaroe), para pihak yang dibimbing oleh Keuchik/ Imum Meunsah

4.    Peusijuk, bila ada kaitan dengan kondisi sengketa, yang memerlukan peusijuk(hidangan bulukat/ perangkat peusijuk oleh pihak yang dipandang bersalah), sesuai dengan persetujuan para pihak.

5.    Penyerahan denda/ ganti rugi, bila dalam keputusan ada persetujuan dimaksud (kambing,uang/ emas, biaya pengobatan, sesuai dengan persetujuan), atau ada yang membawa kain putih.

6.    Sambutan/ kata-kata nasehat dari tokoh masyarakat yang dipandang lebih layak, diantara para peserta yang hadir

7.    Pembacaan do’a (penutup)

 

bersambung ...