PERADILAN ADAT SEBAGAI PEDOMAN PENYELENGARAAN PERADILAN ADAT 

Aceh - (Arab China Eropa Hindia) itulah beberapa arti yang sebagian masyarakat menerjemahkan demikian. Aceh dalam kehidupan hukum adat memiliki kondisi kerukunan hidup aman dan tentram yang merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat. perwujudan nilai-nilai tersebut, sangat tergantung pada fungsi dan peran lembaga-lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang tertampung dalam budaya dan struktur kemampuan gampong, mukim, dan lembaga-lembaga adat dalam wilayah masyarakat setempat.

Pelaksanaan gambaran adat tersebut merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan bekembang di Aceh karena memiliki asas-asas dalam peradilan, badan penyelenggaraan, tanggung jawab pemimpin adat sesuai kewenangan peradilan adat.

Asas-asas dalam peradilan adat :

1. Terpercaya / Amanah
2. Tanggungjawab / Akuntabilitas
3. Kesetaraan di Depan Hukum / Non-Diskriminasi
4. Cepat, Mudan dan Murah
5. Ikhlas dan sukarela
6. Penyelesaian damai / kerukunan
7. Musyawarah / Mufakat
8. Keterbukaan untuk Umum
9. Jujur dan Kompetensi
10. Keberagaman
11. Praduga Tak Bersalah
12. Berkeadilan

Badan Penyelenggaraan Peradilan Adat di Aceh, tingkat Gampong :

1. Geuthjik sebagai Ketua Sidang
2. Tuha Peut sebagai Anggota
3. Imeum Meunasah sebagai Anggota
4. Ulama, Cedekiawan, Tokoh Adat, dsb sebagai Anggota
5. Sekretaris Gampong, sebagai Panitera
6. Ulee Jurong, sebagai Penerima Laporan Awal
7. Ulee Jurong lain jika ada, sebagai Penerima Laporan Awal

Pada tingkat Mukim :

1. Sekretaris Mukim sebagai Panitera
2. Majelis Adat Mukim sebagai Anggota
3. Imeum Chik sebagai Anggota
4. Imeum Mukim sebagai Ketua Sidang
5. Tuha Peuet Mukim sebagai Anggota
6. Ulama, Cedikiawan, Tokoh Adat, Lainnya sebagai Anggota.

Kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Gampong

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam Juridiksi Mukim
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat gampong, namum salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Jika tiada penyelesaian dan/atau perkara pidana berat maka Peradilan Adat Mukim tidak mampu menyelesaikannya, maka Lembaga Peradilan Negara yang melaksanakannya.

Tanggungjawab Pemimpin Adat :

1. Melaksanakan proses Peradilan
2. Memutuskan dengan Adil
3. Melindungi Hak Para Pihak
4. Mencatat proses dan keputusan
5. Mengarsip dokumen

Adapun dasar hukum pelaksanaan peradilan adat di Aceh sebagai penguat dalam penyelenggaraan hukum adat yaitu ...

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat
3. Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
4. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
5. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. MoU antara Gubernur, KAPOLDA, dan MAA No.  Tahun 2007

(Sumber  : Pedoman Peradilan Adat di Aceh, dari Proyek BAPPENAS - UNDP untuk Proyek Keadilan Aceh uang didanai oleh Program Uni Eropa Dukung Aceh Damai)