Pembinaan Hukum Adat

Lokasi : Gampong dan Mukim
URL : -
Waktu : 01 Jan - 31 Dec 2016

Maret, Juni, September, Oktober - Pemerintah Aceh Jaya pada Tahun 2016 ini melakukan kegiatan Penyelenggaran Peradilan Adat Gampong dan Mukim, kegiatan ini dilaksanakan sepanjang Tahun 2016 namun untuk bulan Maren, Juni, September dan Oktober Majelis Adat Aceh (MAA) Selaku Lembag Adat Tingkat Kabupaten mencoba melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap Kecamatan dan Mukim.

Kegiatan Monev tersebut diharapkan akan membawa data dari setiap Gampong dan Mukim yang telah menerapkan dan melaksanaan "sidang peradilan adat" terhadap setiap permasahalan yang ada dapat permasalah yang dapat diselesaikan secara Adat.

Adapun permasalahan yang diterima dalam penyelesaian Adat baik di Gampong atau Mukim mengacu pada 18 (delapan belas) sengketa yang diselesaikan secara Adat. diantaranya :

  1. Perselisihan dalam rumah tangga
  2. Khalwat meusum
  3. Pencurian dalam keluarga
  4. Pencurian ringan
  5. Pencurian ternak peliharaan
  6. persengketaan di laut
  7. Penganiayaan ringan
  8. Pembakaran Hutan
  9. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
  10. Pencemaran ringan (sekala ringan)
  11. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
  12. Sengketa antara keluarga yang bekaitan dengan faraidh
  13. Perselisihan antar warga
  14. perselisihan tentang hak milik
  15. Perselisihan harta sehareukat
  16. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
  17. Persengkataan di pasar
  18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

(Sumber : pasal 3, Peratauran Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat)

Dari kegiatan tersebut, Pemerintah Aceh Jaya memberikan dukungan dana untuk setiap penyelesaian sengketa secara adat, adapun dana dimaksud adalah untuk biaya sidang adat, sengketa/kasus yang hanya dapat diselesaikan secara adatlah yang diberi bantuan biaya sidang dimaksud.

Diakhir tahun 2016 Pemerintah Aceh Jaya melalui MAA Kabupaten Aceh Jaya, akan mengevaluasi dari seluruh sengketa/perselisihan/kasus yang terjadi dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan secara adat. 

 

Diharapkan 

By. PPTK